Pelayanan Aparat Pemerintah Kepada Masyarakat Masih Buruk

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) E.E. Mangindaan menilai, sampai saat ini kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah umumnya masih kurang baik dan setengah hati. “Hal ini harus segera diperbaiki,” katanya.
Menurut dia, kurangnya kualitas pelayanan tidak terlepas dari belum adanya regulasi yang mengatur standar pelayanan publik. Dalam undang-undang,  standar pelayanan itu memang sudah ada, tetapi implementasinya belum ada yang mengatur.
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya saja masih dalam proses, dan itu masih belum siap, Permenpan juga masih belum ada untuk menyusun standar pelayanan, dan itu merupakan satu kelemahan
Hampir semua instansi pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat melalui one stop service atau biasa disebut pelayanan terpadu satu atap.
Sayangnya, implementasinya masih banyak ditemukan penyimpangan dan terkesan setengah hati. Dalam hal perizinan misalnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan surat izin.
Padahal, dalam peraturan perundang-undangan disebutkan, semua kewenangan instansi berada dalam satu pintu pelayanan terpadu. Nyatanya mudah kita saksikan pemerintah daerah masih setengah hati melaksanakannya.
“Seharusnya pelayanan terpadu semua kewenangan ada di situ. Misalnya, kalau mau investasi atau usaha apa,di situ bisa putuskan dalam ruangan atau gedung terpadu itu.”
Kenyataannya dalam pelaksanaan, ada sejumlah instansi seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang tidak mau melimpahkan kewenangannya pada pelayanan terpadu. Sehingga untuk pengambilan keputusan tetap harus mendatangi instansi atau dinas yang bersangkutan. Akibatnya, proses pengurusan menjadi lebih lama.
Selain ketidakseriusan dalam memberikan pelayanan, hingga kini masih banyak instansi pemerintah terutama daerah yang belum membentuk pelayanan terpadu. Berdasarkan data yang ada, dari 524 pemerintah daerah kabupaten /kota, baru 70% yang membentuk pelayanan terpadu atau baru sekitar 300 instansi. ”Sisanya belum ada (pelayanan terpadu), yang sudah membentuk sebanyak 300 tersebut tapi belum 100% menjalankan fungsi pelayanan terpadu,” jelasnya. (faisal/B)

Artikel Yang Berhubungan:

Tidak ada komentar:

Informasi Umum - Kumpulan Artikel Bebas Baca © 2009 - Bookmarking